Ullah Blogstories

Pendidikan Moral, Kompetensi Kepribadian Guru Dan Sertifikasi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Oleh: Lili Pramuji, S.Pd</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHA1ZwHbdUtJYv1_fkF7DLnkycZZmZHbcWW8O41KJ7m4UKA24f3ElUvyd7HiFFTbh5r-5pzA9XNtCxR5-VFNGJBXbJIzmvaHyKRMchndvbCP7giEEgKjP8JtGoO8ZulZA41Mmnuc8eiwY/s1600/pmk.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="122" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHA1ZwHbdUtJYv1_fkF7DLnkycZZmZHbcWW8O41KJ7m4UKA24f3ElUvyd7HiFFTbh5r-5pzA9XNtCxR5-VFNGJBXbJIzmvaHyKRMchndvbCP7giEEgKjP8JtGoO8ZulZA41Mmnuc8eiwY/s1600/pmk.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Salah satu masalah Pendidikan Nasional saat ini adalah rendahnya pembinaan dan pendidikan moral yang diperoleh peserta didik, pendidikan lebih berorientasi pada kemampuan akademik supaya siswa sukses dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan ke dunia kerja. Pendidikan belum mampu menghasilkan generasi yang memiliki kemapuan akademik dan kemampuan non akademik  secara proporsional. Padahal tujuan Pendidikan Nasional mengarahkan pendidikan untuk menghasilkan generasi yang memiliki kemampuan akademik yang mumpuni sekaligus memiliki moral yang baik.<span id="fullpost"><br /><br />Kesenjangan antara kedua kompetensi tersebut menandakan bahwa telah terjadi distorsi dalam proses pembelajaran baik di sekolah, rumah, dan masyarakat. Selama ini pelaku pendidik terutama guru dan orang tua bukan tidak melaksakan tugas, tetapi guru dan orang tua belum menjadi teladan bagi anak.<br /><br />Pendidikan Moral<br /><br />Proses pendidikan selama ini menghasilkan generasi yang kurang peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial, padahal hampir setiap kurikulum yang pernah digunakan dalam pendidikan di Indonesia selalu ada mata pelajaran yang berbasis moral/ahklak/karakter seperti Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) Pendidikan Agama, dan Pendidikan Moral Pancasila (sekarang pendidikan kewarganegaraan).<br /><br />Tidak efektifnya muatan kurikulum tersebut mengangkat moral bangsa, dikarenakan proses pembelajaranya cenderung pada penanaman dogma-dogma penguasa dan pembelajaran  hanya sekedar transfer teori tentang moral dari guru kepada peserta didik tanpa disertai pembiasaan dan keteladanan guru.<br /><br />Peserta didik sering dihadapkan pada nilai-nilai yang bertentangan, pada suatu sisi siswa dididik untuk bertingkah laku yang baik, jujur, hormat, hemat, rajin, disiplin, sopan dan sebagainya, tetapi pada saat bersamaan, mereka dipertontonkan (oleh orangtua, lingkungan bahkan oleh gurunya sendiri), hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang mereka pelajari, misal hukuman atau sanksi pelanggaran tata tertib sekolah hanya berlaku untuk siswa sementara guru kebal hukum/sanksi, siswa dilarang melakukan kekerasan tetapi banyak guru melakukan kekerasan terhadap siswa, guru  perokok melarang anak didiknya merokok dan masih banyak peristiwa yang merusak citra profesi guru. Hal – hal yang bertolak belakang inilah yang menyebabkan peserta didik kesulitan dalam mencari figur teladan yang baik (uswatun hassanah) di lingkungannya, termasuk sekolah.<br /><br />Keteladanan dan pembiasaan orang tua di rumah dan guru di sekolah adalah metode yang paling efektif untuk menumbuhkan akhlaqul karimah pada anak-anak. Guru harus menjadi model  dalam pembelajaran pendidikan moral, baik pada pendidikan moral kebangsaan (nasionalisme) maupun pendidikan moral agama (akhlak). Kegiatan pembiasaan dapat di integrasikan pada proses pembelajaran disekolah misalnya; gotong royong, bhakti sosial, shalat berjamaah, membaca Al-Qur’an dan lain-lain, kegiatan-kegiatan tersebut wajib diikuti oleh warga sekolah termasuk guru, tidak hanya sebagai “penganjur yang baik” kepada anak didiknya.<br /><br />Kepribadian Guru<br /><br />Salah satu penyebab rendahnya moral/ahlak generasi saat ini adalah  rendahnya moral para guru dan orangtua. Kecenderungan tugas guru hanya mentransfer ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam ilmu pengetahuan tersebut, apalagi kondisi pembelajaran saat ini sangat berorientasi pada peroleh angka-angka sebagai standarisasi kualitas pendidikan.<br /><br />Ada beberapa faktor yang menyebabkan Kepribadian guru yang “kurang hidup“ saat ini, antara lain: 1) Proses rekrutmen guru yang mengedepankan kemampuan teknis (hardskills) tanpa memperhatikan kemampuan non teknis (softskills) seperti kemampuan memanajemen diri dan orang lain malahan tidak sedikit lembaga pendidikan merekrut guru dengan tidak memperhatikan kedua keterampilan tersebut. 2) Pendidikan dan Pelatihan guru yang menekankan pada kemampuan guru menguasai kurikulum, dan  3) Tidak dipahaminya profesi guru sebagai profesi panggilan hidup (call to teach), artinya guru merupakan pekerjaan yang membantu mengembangkan orang lain dan mengembangkan guru tersebut sebagai pribadi.<br /><br />Sertifikasi Guru<br /><br />Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi kepribadian,   hal ini  tercantum dalam Penjelasan PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, poin kedua seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.<br /><br />Berdasarkan PP diatas dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki kompetensi moral yang baik, agar menjadi teladan bagi anak didiknya dan masyarakat. Guru merupakan profesi yang strategis untuk mengurangi keterpurukan moral bangsa ini. Kompetensi kepribadian guru harus menjadi prioritas dibanding kompetensi lainya.<br /><br />Pengujian kompetensi guru melalui sertifikasi dalam bentuk portofolio beberapa waktu lalu,  tidak (belum) mendeskripsikan integritas moral yang dimiliki oleh seorang guru, padahal kompetensi inilah yang paling substansial dalam proses pendidikan. Sudah saatnya sertifikasi guru memuat instrument/rekaman  moral yang dimiliki oleh guru, kompetensi kepribadian guru dapat di nilai oleh siswa dan masyarakat, jadi dalam penilainya perlu melibatkan keduanya.<br /><br />Sertifikasi guru akan terus dilaksanakan oleh pemerintah, pada tahun 2008 ini setifikasi guru merupakan program utama Departemen Pendidikan Nasional. Seharusnya program ini dapat menghasilkan guru yang memiliki integritas moral yang baik, berkorelasi dengan meningkatnya moral bangsa dan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan [lilipramoedjie@yahoo.co.id].<br /><br />* Lili Pramuji, S.Pd, SMP Muhammadiyah Kota Bogor, Anggota Majelis Dikdasmen Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bogor <br />Sumber:klubguru.com<br /></span></div>
</div>

Pendidikan Moral, Kompetensi Kepribadian Guru Dan Sertifikasi

Oleh: Lili Pramuji, S.Pd Salah satu masalah Pendidikan Nasional saat ini adalah rendahnya pembinaan dan pendidikan moral yang dipero...

Kenaikan Gaji Minimal 2 Juta untuk Guru PNS

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: bold;">Kabar Gembira ...<span style="font-style: italic;"></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCbSx7qBgCSWOdwflTOz6fOivOPRjcF1KY6QIY2KAQoKY1dEONVfIIfj-TIsYDatDmk3Qv-jg2iH6npBbk8nPGq1tk6SwMoP3V3ntCki5ukp0HumY5XNpGTz9fTkDhISWk1_6yN7ASgbc/s1600/ubb.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="89" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCbSx7qBgCSWOdwflTOz6fOivOPRjcF1KY6QIY2KAQoKY1dEONVfIIfj-TIsYDatDmk3Qv-jg2iH6npBbk8nPGq1tk6SwMoP3V3ntCki5ukp0HumY5XNpGTz9fTkDhISWk1_6yN7ASgbc/s1600/ubb.jpg" width="320" /></a></div>
Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan gaji guru pegawai Negeri sipil pada 2009 Sebagai konsekuensi peningkatan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari RAPBN 2009, gaji guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat terendah akan bergaji minimal Rp2 juta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo dalam rapat kabinaet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut mendiknas keputusan pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan Guru dan Dosen tergolong PNS sebanyak 14 persen, kenaikan itu diluar kenaikan rutin gaji pokok sebanyak 15 persen setiap tahun.<span id="fullpost"><br />
<br />
Lanjut mendiknas menjelaskan, Selain Guru PNS, guru non PNS yang terdaftar di Depdiknas maupun Departemen Agama juga akan mendapatkan kenaikan subsidi tunjangan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan. Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru dan dosen akan menempati porsi 27 persen dari anggaran pendidikan sedang untuk program wajib belajar dari tingkat dasar hingga sekolah menengah nantinya akan terserap lebih dari 50 persen dari kenaikan anggaran pendidikan sekitar 46,1 trilyun pada 2009.<br />
<br />
Selebihnya kenaikan anggaran tersebut menurut mendiknas, juga akan  digunakan untuk peningkatan kesejahteraan peneliti dan perekayasa di luar Depdiknas dan juga Depdiknas akan menyiapkan anggaran bagi peneliti non PNS melalui skema yang diatur oleh Ditjen Pendidikan Tinggi. <br />
</span></div>
</div>

Kenaikan Gaji Minimal 2 Juta untuk Guru PNS

Kabar Gembira ... Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan gaji guru pegawai Negeri sipil pada 2009 Sebagai konsekuensi peningkatan ang...

Pendidikan, Murah atau Mutu

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPBd3G-QiF57VXaP7MnrdRrPmdRbTkZ7GTfVTYjnG9m4StIrKVOK0r4k2gS9h6fXsNN0vywNFq9ISi42KLtFu8SovivADos0Cz2S3DYRY88zT7kP0268Ir7-c5ebEtpPGL8_LT3wZyvRk/s1600/pmm.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPBd3G-QiF57VXaP7MnrdRrPmdRbTkZ7GTfVTYjnG9m4StIrKVOK0r4k2gS9h6fXsNN0vywNFq9ISi42KLtFu8SovivADos0Cz2S3DYRY88zT7kP0268Ir7-c5ebEtpPGL8_LT3wZyvRk/s1600/pmm.JPG" width="232" /></a></div>
JAKARTA—Murah atau mutu yang akan dikejar dunia pendidikan di Indonesia? Bisakah murah sekaligus bermutu? Kalau bercermin dari anekdot orang Madura naik becak, antara murah dan mutu jelas sulit dipersatukan. </div>
<div style="text-align: justify;">
Selawe kok njaluk slamet (dua puluh lima rupiah kok minta selamat—red). Frase itu sangat populer untuk menggambarkan bagaimana seseorang menawar jasa tukang becak yang adalah orang Madura. Dari harga lima puluh rupiah ditawar hingga cuma dua puluh lima rupiah. Sang tukang becak pun melayaninya dengan ugal-ugalan. </div>
<div style="text-align: justify;">
Ketika penumpang ketakutan karena becak tetap ngebut di turunan, dengan tenang si tukang becak menjawan komplain penumpang, ”Selawe kok njaluk slamet”. Dan frase itu pun populer untuk menggambarkan bagaimana sulitnya memperoleh kualitas yang bagus dengan harga yang murah.<span id="fullpost"><br />
<br />
Pendidikan jelas tidak sesederhana ilustrasi dalam anekdot tersebut. Banyak aspek di dunia pendidikan yang membuat masalah itu sangat kompleks. <br />
Ilustrasi itu juga tidak bermaksud mengatakan bahwa pendidikan bermutu tidak mungkin dicapai dengan biaya yang murah. Dengan kata lain, murah dan mutu memang bukan pilihan hitam putih karena bisa saja murah tapi bermutu atau tak murah tapi tak bermutu.<br />
Mempertanyakan fasilitas pendidikan memang menjadi sangat relevan ketika dunia pendidikan saat ini sedang dihadapkan pada pilihan tetap masuk General Agreement on Trade in Services) GATS atau memilih mundur dari perundingan internasional itu. <br />
Globalisasi pendidikan sebenarnya bukan baru berlangsung atau baru akan terjadi di Indonesia. Masuknya lembaga pendidikan internasional di Indonesia banyak dilihat sejak beberapa tahun terakhir. Kalau saat ini menjadi polemik, karena GATS memberi batas waktu sampai Mei 2005 untuk melakukan globalisasi pendidikan. <br />
<br />
Syarat Minimal<br />
Terlepas dari perundingan GATS, siap atau tidak pendidikan Indonesia memang harus memenuhi syarat minimal pendidikan yang baik. Pendidikan harus memiliki penjamin mutu minimal (minimum quality assurance) dalam satu kerangka yang jelas agar setiap siswa mempunyai kesempatan belajar secara optimal untuk ditantang dengan persoalan keilmuan dengan tradisi berpikir secara ilmiah. <br />
”Minimal pendidikan membutuhkan kualitas pengajar baik guru dan dosen, peralatan sekolah, buku referensi, laboratorium, kurikulum yang berkualitas,” demikian Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia Soedijarto kepada SH.<br />
Guru besar ilmu pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini menjelaskan menghadapi globalisasi pendidikan, kuncinya ada di anggaran pendidikan. Tidak mungkin menghadapi globalisasi pendidikan dengan mengandalkan partisipasi subsidi silang dari masyarakat. Tidak semua rakyat kaya dan mampu membayar pendidikan global yang mahal ongkosnya. <br />
Negara barat seperti Amerika Serikat dapat mengandalkan partisipasi masyarakat karena pendapatan perkapitanya tinggi US$ 30.000 per tahun sedangkan Indonesia, hanya US$ 600. <br />
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tinggi dan Menengah DKI Jakarta Margani Muhammad Mustar, Msc kepada SH menjelaskan bahwa prinsipnya bukan pendidikan murah tapi pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu membutuhkan biaya yang tidak murah. Pendidikan dalam UU adalah tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan orang tua. <br />
”Kita harus cari modal untuk menanggulangi ketidakmampuan pemerintah untuk mendukung pendidikan. Salah satu sumbernya adalah masyarakat. Kita mengalami dilema. Di satu sisi kita harus memberi kesempatan semua belajar, di sisi lain harus meningkatkan kualitas untuk bersaing. Ini harus dilakukan secara bersamaan dan simultan. Tidak mungkin kita memeratakan pendidikan tanpa mengejar globaliasi yang mahal. Oleh karena itu ada kelas reguler, kelas akselerasi, dan kelas internasional. Inilah demokrasi pendidikan,” jelasnya.<br />
Soedijarto menegaskan lagi bahwa semua ilmu pengetahuan—matematika, fisika, biologi, kimia tehnik, sosiologi, filsafat—bersifat internasional. Harga standar setiap pendidikan juga menggunakan harga standar internasional, tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi ada perbedaaan pada upah tenaga pengajar. Guru dan dosen kita dibayar murah sedangkan di luar negeri punya standar yang jauh lebih tinggi. <br />
”Persoalan ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada partisipasi masyarakat. Harus ada upaya keras dari pemerintah mencari sumber dana pendidikan selain peningkatan anggaran lewat APBN. Sejauh ini belum ada upaya yang serius walaupun amanat UU Pendidikan sudah jelas bahwa pemerintah memikul anggaran pendidikan sebesar 20%,” kata pakar pendidikan ini.<br />
<br />
Kompetisi<br />
Kalau mau meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu upaya yang paling logis adalah kompetisi. Kompetisi harus diciptakan secara transparan dan profesional agar terpacu untuk meningkatkan kualitas. <br />
Dalam kerangka ini, Soedijarto menilai kedatangan lembaga pendidikan asing akan memicu kualitas perguruan tinggi. Kita harus cari solusi untuk mampu bersaing, jangan menghindar dari persaingan karena dunia bersaing dalam globalisasi, katanya.<br />
Soedijarto menilai kalau UU tidak diterjemahkan akan terjadi seperti sekarang, mutu pendidikan rendah akibat guru dibayar murah, sekolah dan kampus seadanya sehingga hasil pendidikan masyarakat pasif, konsumtif, etos kerja rendah, dan mudah terjajah. <br />
”Inilah krisis manusia Indonesia. Guru tidak bisa disalahkan karena hanya sebagai motivator. Keadaan seperti ini tidak memungkinkan untuk kompetisi walaupun di dalam negeri sendiri. Kalau tidak ada kompetisi, tidak akan fair,” katanya. <br />
Margani Muhammad Mustar menjelaskan sebanyak 20% perguruan tinggi ada di Jakarta. Semuanya sedang konsolidasi untuk menghadap globalisasi pendidikan. <br />
”Globalisasi pasti datang dan ini kesempatan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dulu kita harus belajar keluar negeri untuk meningkatkan kualitas. Sekarang terbuka bagi perguruan tinggi asing untuk berdiri di Indonesia. Dengan demikian orang Indonesia bisa mendapatkan pendidikan dengan kualitas internasional tapi dengan biaya lebih murah karena di dalam negeri dan tidak ada peningkatan living cost ,” jelasnya.<br />
Soedijarto memiliki pemahaman berbeda soal globalisasi pendidikan. Ia menjelaskan tidak perlu lembaga pendidikan asing membuka sekolah di Indonesia. <br />
Ia mengungkapkan yang lebih penting adalah bagaimana tenaga pendidik Indonesia memiliki taraf internasional dan tidak perlu memakai guru asing di Indonesia atau membuka sekolah di Indonesia. <br />
Membuka sekolah di Indonesia, menurutnya, jelas akan menimbulkan persoalan baru. Akan ada jarak gaji guru asing dan domestik, akan ada gap antara PT asing dan domestik, dan seterusnya, ujar Soedijarto. <br />
”Kita sebenarnya bangsa yang pintar. Pada masa menjelang kemerdekaan para pendiri bangsa menuntut ilmu di sekolah yang bertaraf internasional. Walaupun belajar di Indonesia tapi metode Belanda ternyata lebih baik dari sekarang, sehingga kita punya Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Amir Syariffudin, Sjahrir, Ratulangi dan lainnya yang mampu menghantarkan kita ke gerbang kemerdekaan. Hasil pendidikan saat ini menghasilkan koruptor, manipulator, penjual aset negara, dan pengkhianat,” ujarnya lagi.<br />
Sementara itu, dosen dan Ketua Jurusan Ilmu Politik Fisip Universitas Tirtayasa, Banten, Maruli Hendra Utama mengingatkan agar jangan mengukur Indonesia dari kacamata Jakarta saja. <br />
Kondisi dunia pendidikan di Banten, provinsi tetangga DKI Jakarta, saja sudah bisa menjadi ukuran betapa tidak adilnya pendidikan di Indonesia. ”Bagaimana mungkin kita bicara globalisasi jika semakin banyak SD ambruk, anak sekolah mencoba bunuh diri karean tidak mampu bayar uang sekolah, perguruan tinggi tidak punya perpustakaan, laboratorium, dan komputer seadanya. Kecuali jika globalisasi pendidikan hanya dilakukan di Jakarta saja, sedangkan di daerah full support dari pemerintah pusat,” kata Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Banten ini. (***)<br />
<br />
<br />
<br />
</span></div>
</div>

Pendidikan, Murah atau Mutu

JAKARTA—Murah atau mutu yang akan dikejar dunia pendidikan di Indonesia? Bisakah murah sekaligus bermutu? Kalau bercermin dari anekdot o...

E-Learning Belum Bisa Gantikan Sistem Kelas

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnc-2ezmDyhGUD1rlGS0vR7szxf8AQj46E8lmlH-vFcujDDgy8Fs8tybZG-QVwMl2nIXwzYIeFJccKZLOdGi-H3AZN0nJ2PDCkPvH_Lwixdwg-53b3zeRk1d8lqvLFGGQGbdqfUVDNYr4/s1600/e-learn.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnc-2ezmDyhGUD1rlGS0vR7szxf8AQj46E8lmlH-vFcujDDgy8Fs8tybZG-QVwMl2nIXwzYIeFJccKZLOdGi-H3AZN0nJ2PDCkPvH_Lwixdwg-53b3zeRk1d8lqvLFGGQGbdqfUVDNYr4/s1600/e-learn.jpg" /></a></div>
SURABAYA--MI: E-learning atau pembelajaran virtual masih sebatas kebutuhan sekunder semata, sehingga belum mampu menggantikan sistem kelas seutuhnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Di Jepang, e-learning hanya berupa alat bantu bagi dosen dan mahasiswa, sehingga belum dapat menggantikan sistem kelas biasa," kata staf pengajar dari Kumamoto University Jepang, Prof.Toshihiro Kita di Surabaya, Rabu. <span id="fullpost"><br />
<br />
Menurut dia, e-learning tidak bertujuan mengganti sistem kelas, tapi hanya semacam alat tambahan untuk menyampaikan materi. <br />
<br />
Pihaknya mengaku telah melakukan riset mengenai e-learning di universitas, namun tren ini dianggap masih bertahan di era selanjutnya. Bahkan meskipun berbagai model e-learning telah banyak dikembangkan, namun pembelajaran melalui kelas masih dianggap yang terbaik. <br />
<br />
Di universitas Kumamoto sendiri, katanya, baru sekitar sepuluh persen dari jumlah pengajarnya yang sudah memanfaatkan konsep ini. Namun jumlah ini tidak menunjukkan rendahnya penggunaan kelas virtual di kampusnya. <br />
<br />
Bagaimana pun, ujarnya, penggunaan e-learning di tingkat mahasiswa dirasakan sangat perlu. "Nanti akan terjadi timbal balik. Jika mahasiswa banyak yang menggunakan e-learning, para dosen juga akan terdorong untuk memakainya," katanya. <br />
<br />
Sementara itu, staf pengajar Teknik Elektro ITS, Prof.Dr.Ir Achmad Jazidie M.Eng berharap agar e-learning ini segera dapat diterapkan di ITS. Namun sebelum penerapan secara global, ITS harus menyiapkan satu badan khusus yang akan mengelola e-learning ini. <br />
<br />
Menurut dia, hal ini tidak sulit dilakukan mengingat ITS sudah mempunyai P3AI (Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional). "Sekarang P3AI ini yang bertanggung jawab untuk learning process, mungkin e-learning ini kelak masuk di bawahnya," katanya. (Ant/OL-03)<br />
_________________________ <br />
Sumber:mediaindonesia.com<br />
<br />
</span></div>
</div>

E-Learning Belum Bisa Gantikan Sistem Kelas

SURABAYA--MI: E-learning atau pembelajaran virtual masih sebatas kebutuhan sekunder semata, sehingga belum mampu menggantikan sistem kel...

Mendiknas Wajibkan Fasilitas Pendidikan Gratis di Daerah

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;">
<img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-BLJaR3XpD60/U14rMzitbXI/AAAAAAAACdw/Amsh1_Cm1ow/s1600/bn.JPG" /></div>
<div style="text-align: left;">
</div>
Bogornews---Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo kembali menegaskan kepada bupati dan wali kota di seluruh Indonesia agar mulai menyediakan pendidikan gratis. Sebab, menurut Bambang, ketentuan mengenai pendidikan gratis sudah ditetapkan di UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sesuai regulasi tersebut, Bambang menyerukan agar pemerintah daerah di masing-masing wilayah melaksanakan wajib belajar sembilan tahun tanpa memungut biaya. Itu akan didukung kebijakan bantuan untuk biaya operasional sekolah (BOS) tunai dan buku untuk siswa sekolah dasar (SD) per siswa yang dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). <span id="fullpost"><br />
’ <br />
’Untuk itu, semua sekolah dan madrasah negeri yang belum dipersiapkan untuk sekolah bertaraf internasional (SBI) harus gratis,’’ tegas Bambang ketika memaparkan kebijakan pemerintah tentang alokasi dana pendidikan pada Rapat Teknis Sektor Pendidikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta kemarin. <br />
<br />
Mendiknas bahkan siap memerkarakan bupati atau wali kota yang tidak menggratiskan biaya pendidikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika terbukti bersalah, dia akan merekomendasikan agar bupati atau wali kota diberhentikan dari jabatannya. ’’Jadi, kalau tidak gratis, ada risiko dan saya punya daya tuntut. Sudah diberi bantuan sebanyak itu, kok sekolah tidak gratis,’’ ancamnya. <br />
<br />
Bambang melanjutkan, ketentuan pendidikan gratis itu juga akan ditegaskan dan diatur dalam UU APBN 2009. Dia juga mengatakan bahwa pemda wajib memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar ketentuan tersebut, terutama untuk sekolah negeri. ’’Kalau ada sekolah yang melanggar dengan tetap memungut biaya, pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi. Harus ada enforcement dari pemda,’’ ujarnya. <br />
<br />
Tidak hanya mengingatkan soal pendidikan gratis, dalam pertemuan yang dihadiri bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia tersebut Bambang pun menyentil kepala-kepala daerah yang belum memberikan gaji guru sesuai kebijakan pemerintah. Padahal, setiap tahun pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui dana alokasi umum (DAU) untuk gaji guru ’’Masih banyak kabupaten yang belum membayar hak guru dan akan saya perkarakan itu di PTUN. Bahkan, kalau ada unsur pidana, saya juga pidanakan itu nanti,’’ ujarnya.(red) <br />
____________________<br />
Sumber:bogornews.com<br />
</span></div>
</div>

Mendiknas Wajibkan Fasilitas Pendidikan Gratis di Daerah

Bogornews---Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo kembali menegaskan kepada bupati dan wali kota di seluruh Indonesi...

Indonesia belum Mampu Gunakan ICT

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-t9eE8vIWcko/U14ku9LGJjI/AAAAAAAACdA/fIzcSZ2a0js/s1600/mi.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="91" src="http://4.bp.blogspot.com/-t9eE8vIWcko/U14ku9LGJjI/AAAAAAAACdA/fIzcSZ2a0js/s1600/mi.JPG" width="200" /></a></div>
JAKARTA--MI: Ketua APTIKOM Prof Dr Eko Indrajit MSc  menilai Indonesia belum mampu menggunakan potensi Telematika Information and Comunication Technology (ICT). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Telematika belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien di pemerintahan maupun pelayanan publik", kata Eko Indrajit pada seminar Teknologi Informasi di Hotl Aston Atrium, Jakarta, Rabu (29/10). <span id="fullpost"><br /><br />Seminar yang bertemakan Mengantisipasi Pelaksanaan UU Guru dan Dosen Terkait dengan Kesiapan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh Perkembangan ICT di Indonesia itu diselenggarakan oleh Program Magister Komputer Nusa Mandiri dalam rangka kegiatan Launching Program Magister Komputer STMIK Nusa Mandiri. <br /><br />Menurut Eko Indrajit, masyarakat informasi Indonesia, khususnya pelaku usaha di sektor pendidikan, harus sudah mulai dipersiapkan dan dibentuk mulai sekarang.  "Potret yang ada nampaknya masih memperlihatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi yang akurat", katanya. <br /><br />Pesatnya kemajuan Telematika merupakan sinergi dengan teknologi informasi, komunikasi dan media. Selain itu meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah mengubah pola dan cara kegiatan belajar dan mengajar yang dilaksanakan di sektor pendidikan <br /><br />Seminar sehari itu disponsori oleh APTIKOM dan didukung Zyrex, SWA, E-Indonesia dan Republika dengan peserta terdiri dari pimpinan Perguruan Tinggi Swasta se-Jabodetabek, beberapa Kepala Sekolah dan Guru SMU/SMK sederajat DKI Jakarta, Masyarakat Umum Pemerhati TIK, serta Akademisi. <br /><br />"Teknologi informasi terutama komputer memang sudah menjadi kebutuhan yang tak dapat ditawar lagi, terutama bagi para intelektual, pelajar, profesional dan dunia usaha", katanya. <br /><br />Sementara itu, Dikti Depdikas RI Prof Paulina Panen, mengatakan sasaran komunitas ini adalah tercapainya masyarakat informasi yang saling berkomunikasi, saling memahami satu dengan yang lain, baik pada tingkat komunitas, tingkat nasional, regional, maupun internasional. <br /><br />Ia mengatakan, seminar ini bertujuan untuk mencari ide-ide baru dalam hal kebijakan, pemanfaatan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan secara signifikan perguruan tinggi di Indonesia. <br /><br />Disamping itu ikut serta dalam membangun perspektif positif peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mengatasi kesenjangan digital pada khususnya dan pembangunan Indonesia pada umumnya. <br /><br />"Seminar juga bertujuan untuk mencari model pengembangan Telematika di Indonesia yang menghubungkan secara harmonis oleh para pihak pemangku kepentingan dalam pengembangan Perguruan Tinggi di Indonesia" tuturnya. (Ant/OL-03) <br />__________________________________________________________________<br />Sumber: Media Indonesia.com</span></div>
</div>

Indonesia belum Mampu Gunakan ICT

JAKARTA--MI: Ketua APTIKOM Prof Dr Eko Indrajit MSc menilai Indonesia belum mampu menggunakan potensi Telematika Information and Comuni...